Anggota DPR RI Puji Bupati Rote Ndao

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan NTT  I dari partai Golkar Setya Novanto memuji langkah yang dilakukan Bupati Rote Ndao dalam menyelesaikan masalah wilayah MoU Box.

Demikian diungkapkan Novanto dalam  kegiatan tatap Muka dengan Masyarakat Rote Ndao bersama Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Ronda di Halaman Kantor Bapeda beberapa waktu lalu.

Novanto Mengaku bangga kepada Bupati Rote Ndao yang pertama mengenai MoU Box , masalah ini sebenarnya sudah ia bicarakan di tingkat Pusat bersama dengan Menteri  Pertahanan Nasional, panglima TNI Menteri Perhubungan, menteri Luar Negeri dan juga menteri Kelautan dan perikanan namun tidak menemukan solusinya tetapi  ternyata masalah ini sudah diselesaikan oleh Bupati Rote Ndao

“saya kaget ketika diatas mobil saya mendengar cerita dari Bupati Rote Ndao bahwa beliau telah menandatangani MoU dengan pemerintah Australia terkait dengan pengelolaan MoU Box’ saya langsung menghubungi menteri Kelautan dan Perikanan, beliau juga sempat tidak percaya namun setelah berbicara langsung dengan pak Bupati Mentri Kelautan dan Perikanan RI meminta agar hal ini diteruskan sampai ke Pusat

Dengan dilaksanakan kesepakatan pengelolaan  wilayah MoU Box ini merupakan informasi yang kuat bagi seluruh nelayan yang ada di pesisir seluruh NTT untuk bias melakukan aktifitas tangkap di wilayah tersebut , tentunya dengan mengikuti aturan yang berlaku.
Pada kesempatan itu Novanto mengatakan bahwa selama ini dirinya sudah membantu 180 Desa di NTT yang mendapatkan program PPIP, dan dalam waktu dekat akan  ditambahkan lagi  130 Desa termasuk beberapa desa di Kabupaten Rote Ndao.
 
Selain itu  itu Novanto juga menjelaskan terkait dengan rancangan Undang –Undang Desa, ada beberapa hal  yang saat ini sedang diperdebatkan di kalangan DPR  RI yakni yang pertama terkait  dengan masa bakti Kepala Desa yang saat ini sudah mendekati kesepakatan antara enam tahun sampai dengan delapan tahun, yang kedua eksistensi dari pada masalah adat yakni maslah hukum adat, yang ketiga terkait dengan  masalah pengalokasian dana 1 Milyar untuk tiap Desa dimana 30% dari dana itu akan digunakan untuk operasional dan sisanya untuk pembangunan di Desa, kusus untuk hal itu Novanto mengatakan Ketua Umum partai Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh anggota partainya agar mengamankan hal itu agar bias disetujui , sehingga  para kepala Desa bisa memiliki dana operasional yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan apakah APBN ini Bupati bisa langsung mengelolanya atau tidak, Novanto mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan masukan agar alangkan baiknya pengelolaannya tetap melalui Bupati seperti yang sudah ada saat ini Yang paling penting adalah Kepala desa Bersama dengan BPD bisa membuat Perdes bersama sehingga bisa ada sinkronisai aturan agar bisa terlaksana dengan baik.

Sementara itu  mengenai perkembangan pembahasan Rancangan Undang –Undang Pilkada yang saat ini sedang di bahas di DPR,  Novanto mengatakan terkait dengan maslah Rancangan Undang –Undang Pilkada Partai Golkar Berada di tengah-tengah dalam beberapa pertemuan yang dihadiri oleh pemerintah dalam hal ini Mendagri, pemerintah menginginkan agar Pilbup/Wabup dan walikota/wakil walikota  dipilih oleh DPR sedangkan Gubernur  tetap dipilih oleh Masyarakat dengan alasan -alasan yang disampaikan oleh Pemerintah diantaranya  sering terjadi money Politic . untuk itu Novanto meminta agar Bupati mewakili masyarakat Rote Ndao untuk mengusulkan apa yang terbaik menurut masyarakat Rote terkait menagnggapi  masalah RUU Pemilukada tersebut.